Untuk Program Pendidikan dan Berobat Gratis Gubernur
PRABUMULIH – Kesiapan Walikota Prabumulih Drs H Rachman Djalili MM untuk melakukan Sharing ( baca: berbagi, red ) anggaran untuk menunjang program Pendidikan dan berobat gratis yang dicanangkan Gubernur Sumsel terpilih, Ir H Alex Noerdin SH dan H eddy Yusuf SH MM nampaknya bakal mendapat rintangan dari legislatif .
Angin penolakan rencana berbagi anggaran tersebut dihembuskan kemarin dari gedung DPRD, oleh Wakil Ketua I DPRD H Sondi Senanduro. Menurut dia, pemerintah kota seharusnya membatalkan dan meninjau ulang rencan sharing tersebut.
”jika ini jadi dilakukan, itu berarti mengganggu kebutuhan masyarakat Prabumulih. Sekarang saja anggaran kita masih kurang, proyek-proyek masih pakai tahun jamak. Tahun Jamak berarti kan kita berhutang, kalau anggaran kita banyak, maunya sih tidak ada tahun jamak, langsung dibayar dalam satu tahun saja,” Tegas Sondi dengan nada tinggi.
Politisi asal partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mencotohkan, untuk melakukan perluasan kantor walikota saat ini saja, pemerintah kota harus mengunakan angaran tahun jamak. Padahal nilainya tidak seberapa, tidak mencapai puluhan miliar, belum lagi proyek jalan lingkar timur dan proyek terminal type B, serta proyek infra struktur lainnya.
Kekurangan anggaran di Prabumulih menurut Sondi, bisa dirasakan jelas dengan belum terpenuhinya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk para Tenaga Kerja sukarela (TKS). ”Selama ini belum sepeserpun uang yang kita berikan kepad TKS, yang jumlahnya menumpuk dimana-mana,” Timpalnya. Dan jika pemerintah kota nekat menganggarkan dana Sharing dengan pemerintah provinsi, maka kata Sondi bukan tidak mungkin akan mengurangi Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) kota Prabumulih, dan mengurangi pembangunan di sektor lain.
Menurut Sondi, gubernur dengan menekan pemerintah daerah untuk melakukan sharing dana, maka juga sudah mengekang hak-hak eksekutif dan legislatif. Kata dia, soal program pendidikan gratis dan berobat gratis tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi, dan bukan memberati pemerintah daerah.
”Gubernur seharusnya membantu pemeritah daerah dengan anggaran atau mencarikan investor, bukan sebaliknya malah minta bantuan untuk programnya. Ini nanti malah, kalau ada kepala daerah yang tidak membantu dituding tidak mendukung,” tegasnya.
Jika pemerintah kota Prabumulih lanjut Sondi tetap nekat melakukan Sharing dengan pemerintah provinsi untuk program tersebut, ujung-ujungnya pemerintah kota mala akan menyengsarakan masyarakt, dengan cara menggenjot segaa sektor pajak. Padahal kata dia, jika dilihat dari program pendidikan dan berobat gratis tersebut, tidak terlalu muluk. Program pendidikan gratis yang katanya itu Cuma sebatas penggratisan BP3 dan uang komite, sementara berobat gratisnya hanya untuk kelas III.
”Kalau anggaran Prabumulih berkurang siapa yang mau bertanggung jawab. Masyarakat ini tidak hanya butuh pendidikan dan sekolah gratis, juga perlu makan, perlu air bersih, perlu listrik, perlu jalan yang mulus untuk memasarkan hasil pertaniannya, darimna anggaran untuk memenuhinya kalau sebagian anggaran harus dipakai untuk membantu Gubernur,” tukasnya.
Selain itu menurut Sondi, program sharing anggaran untuk program pendidikan gratis dan berobat gratis di Prabumulih tidak akan terlalu terasa, karena selama ini hampir seluruh bidang termasuk pendidikan dan berobat semuanya hampir gratis. ”Ini saya bicara sebagai masyarkat prabumulih ya.’ Timpalnya.
Lalu bagaimana sikaf fraksi PDI-P di DPRD, apakah akan menolak pengajuan program sharing yang kemungkinan diajukan pemerintah kota? Ditanya itu, Sondi mengaku belum membicarakan hal tersebut dengan lima anggota DPRD dari PDI-P lainnya. ”Kalau bicara dengan fraksi belum. Tapi pasti akan kami bicarakan,” terangnya.
Jika nanti sudah dibicarakan dengan fraksi PDI-P menurut Sondi, seluruh anggota Fraksi akan sangat berhati-hati membahas anggaran sharing tersebut. ”Tapi nantilah kita bicarakan itu, yang jelas saya sebagai masyarakat Prabumulih tidak setuju dengan program itu,” Pungkasnya.
Dikutip dari Prabumuli Pos
Tanggal 14 November 2008
By: DB Rambang
PRABUMULIH – Kesiapan Walikota Prabumulih Drs H Rachman Djalili MM untuk melakukan Sharing ( baca: berbagi, red ) anggaran untuk menunjang program Pendidikan dan berobat gratis yang dicanangkan Gubernur Sumsel terpilih, Ir H Alex Noerdin SH dan H eddy Yusuf SH MM nampaknya bakal mendapat rintangan dari legislatif .
Angin penolakan rencana berbagi anggaran tersebut dihembuskan kemarin dari gedung DPRD, oleh Wakil Ketua I DPRD H Sondi Senanduro. Menurut dia, pemerintah kota seharusnya membatalkan dan meninjau ulang rencan sharing tersebut.
”jika ini jadi dilakukan, itu berarti mengganggu kebutuhan masyarakat Prabumulih. Sekarang saja anggaran kita masih kurang, proyek-proyek masih pakai tahun jamak. Tahun Jamak berarti kan kita berhutang, kalau anggaran kita banyak, maunya sih tidak ada tahun jamak, langsung dibayar dalam satu tahun saja,” Tegas Sondi dengan nada tinggi.
Politisi asal partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mencotohkan, untuk melakukan perluasan kantor walikota saat ini saja, pemerintah kota harus mengunakan angaran tahun jamak. Padahal nilainya tidak seberapa, tidak mencapai puluhan miliar, belum lagi proyek jalan lingkar timur dan proyek terminal type B, serta proyek infra struktur lainnya.
Kekurangan anggaran di Prabumulih menurut Sondi, bisa dirasakan jelas dengan belum terpenuhinya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk para Tenaga Kerja sukarela (TKS). ”Selama ini belum sepeserpun uang yang kita berikan kepad TKS, yang jumlahnya menumpuk dimana-mana,” Timpalnya. Dan jika pemerintah kota nekat menganggarkan dana Sharing dengan pemerintah provinsi, maka kata Sondi bukan tidak mungkin akan mengurangi Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) kota Prabumulih, dan mengurangi pembangunan di sektor lain.
Menurut Sondi, gubernur dengan menekan pemerintah daerah untuk melakukan sharing dana, maka juga sudah mengekang hak-hak eksekutif dan legislatif. Kata dia, soal program pendidikan gratis dan berobat gratis tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi, dan bukan memberati pemerintah daerah.
”Gubernur seharusnya membantu pemeritah daerah dengan anggaran atau mencarikan investor, bukan sebaliknya malah minta bantuan untuk programnya. Ini nanti malah, kalau ada kepala daerah yang tidak membantu dituding tidak mendukung,” tegasnya.
Jika pemerintah kota Prabumulih lanjut Sondi tetap nekat melakukan Sharing dengan pemerintah provinsi untuk program tersebut, ujung-ujungnya pemerintah kota mala akan menyengsarakan masyarakt, dengan cara menggenjot segaa sektor pajak. Padahal kata dia, jika dilihat dari program pendidikan dan berobat gratis tersebut, tidak terlalu muluk. Program pendidikan gratis yang katanya itu Cuma sebatas penggratisan BP3 dan uang komite, sementara berobat gratisnya hanya untuk kelas III.
”Kalau anggaran Prabumulih berkurang siapa yang mau bertanggung jawab. Masyarakat ini tidak hanya butuh pendidikan dan sekolah gratis, juga perlu makan, perlu air bersih, perlu listrik, perlu jalan yang mulus untuk memasarkan hasil pertaniannya, darimna anggaran untuk memenuhinya kalau sebagian anggaran harus dipakai untuk membantu Gubernur,” tukasnya.
Selain itu menurut Sondi, program sharing anggaran untuk program pendidikan gratis dan berobat gratis di Prabumulih tidak akan terlalu terasa, karena selama ini hampir seluruh bidang termasuk pendidikan dan berobat semuanya hampir gratis. ”Ini saya bicara sebagai masyarkat prabumulih ya.’ Timpalnya.
Lalu bagaimana sikaf fraksi PDI-P di DPRD, apakah akan menolak pengajuan program sharing yang kemungkinan diajukan pemerintah kota? Ditanya itu, Sondi mengaku belum membicarakan hal tersebut dengan lima anggota DPRD dari PDI-P lainnya. ”Kalau bicara dengan fraksi belum. Tapi pasti akan kami bicarakan,” terangnya.
Jika nanti sudah dibicarakan dengan fraksi PDI-P menurut Sondi, seluruh anggota Fraksi akan sangat berhati-hati membahas anggaran sharing tersebut. ”Tapi nantilah kita bicarakan itu, yang jelas saya sebagai masyarakat Prabumulih tidak setuju dengan program itu,” Pungkasnya.
Dikutip dari Prabumuli Pos
Tanggal 14 November 2008
By: DB Rambang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar